PELATIHAN ADVOKASI HUKUM

A.     LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, peryataan ini dengan jelas  dirumuskan dalam kostitusi negara  Undang-Undang  Dasar  1945 pasal 1 ayat 3. Pilihan hukum sebagai landasan bernegara mengisyaratkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang sangat prinsip  dalam penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa ini sangat sadar bahwa  untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara yaitu melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka pilihan hukum sebagai pijakan dasar menjadi suatu keharusan. Hukum dideklarasikan sebagai landasan pijak dalam penataan dan pegelolaan negara sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan dan cita-cita negara. Bahwa dalam upaya untuk  mencapai tujuan negara hukum merupakan sarana paling efektif untuk mengantarkan pada tujuan tersebut.

Negara hukum yang dirumuskan oleh bangsa Indonesia dalam konstitusi sesungguhnya merupakan kristalisasi pemaknaan dari pada nilai-nilai pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Hukum yang dicita-citakan oleh rakyat adalah hukum yang lahir dan tumbuh dalam keyakinan rakyat  Indonesia  dengan demikian setiap hukum yang hendak dirumuskan perlu memperhatikan pancasila sebagai sumber hukum dan norma-norma serta nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Penegakkan hukum, adalah suatu kemestian dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum  juga digunakan sebagai ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.  Karena,  negara-negara maju di dunia biasanya ditandai,  tidak sekedar perekonomiannya maju,  namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) –nya berjalan baik.

Banyak pihak menyoroti penegakan hukum di Indonesia ‘berjalan di tempat’. Pendapat ini terjadi karena fenomena pemberantasan korupsi terkesan penegak hukum cenderung ‘tebang pilih’, alias hanya memilih kasus-kasus kecil dari pada memburu dan menegakan hukum bagi buronan kelas kakap yang lama bertebaran di dalam dan luar negeri. Sesungguhnya penegakan hukum bersifat luas.  Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan namun juga bisa bersifat keputusan kepala adat. Hukum-pun bisa diartikan sebagai pedoman bersikap tindak ataupun sebagai petugas.

Oleh karenanya,  penegakan hukum menuntut konsistensi dan keberanian dari aparat. Juga, hadirnya fasilitas penegakan hukum yang optimal adalah suatu kemestian. Masyarakatpun harus senantiasa mendapatkan penyadaran dan pembelajaran yang kontinyu. Maka,  program penyadaran, kampanye, pendidikan, apapun namanya, harus terus-menerus digalakkan dengan metode yang partisipatif.

Pasca Reformasi untuk menyempurnakan penegakan hukum di Indonesia lahir beberapa lembaga atau komisioner negara yang konsentrasi untuk penegakan hukum, seperti KPK yang difungsikan sebagai lembaga pemberantasan korupsi, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim maupun pengadilan. Karena permasalahan yang sering terjadi didalam penegakan hukum adalah perilaku koruptif aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa di pengadilan. Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan dalam pemantauan atau pengawasan prilaku hakim dan jaksa di pengadilan dapat di cegah atau diminimalisir sekecil mungkin.

Sebagai organisasi kepemudaan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB. PMII) dituntun untuk aktif didalam melakukan pengawasan  pencegahan perilaku koruptif dan manipulatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Dengan kemampuan  organisasi yang berada ditingkat kabupaten, provinsi hingga pusat PMII dapat memberikan konstribusi dalam peningkatan penegakan hukum di Indonesia.  Oleh sebab itu, PB PMII selaku badan tertinggi organisasi ditingkat nasional akan mengadakan “Pelatihan dan Advokasi Hukum”.

Akhirnya,  penegakan hukum harus memperhatikan keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum.  Karena, tujuan hukum antara lain adalah untuk menjamin terciptanya keadilan (justice), kepastian hukum (certainty of law), dan kesebandingan hukum (equality before the law). Penegakan hukum-pun harus dilakukan dalam proporsi yang baik dengan penegakan hak asasi manusia.  Dalam arti,  jangan lagi ada penegakan hukum yang bersifat diskriminatif, menyuguhkan kekerasan dan tidak sensitif gender.  Penegakan hukum jangan dipertentangkan dengan penegakan HAM.  Karena, sesungguhnya keduanya dapat berjalan seiring ketika para penegak hukum memahami betul hak-hak warga negara dalam konteks hubungan antara negara hukum dengan masyarakat sipil.

B.      NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Nama kegiatan ini adalah “Pelatihan dan Advokasi Hukum” tentang Konsolidasi Mahasiswa Hukum PMII Se-Indonesia. Kegiatan ini mengangkat tema “Quo Vadis Supremasi Hukum di Indonesia di Era Konstitusionalisme Modern”.

C.      LANDASAN KEGIATAN

Landasan dilaksanakanya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1.      Pancasila dan UUD 1954

2.      AD/ART Dan Nilai Dasar Pergerakan PMII

3.      Pandangan Dan Sikap Politik Hukum, Bidang Hukum Dan HAM PB. PMII

D.     TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dilaksanakanya  kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1.      Membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sadar hukum

2.      Membangun keyakinan bahwa hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara.

3.      Menemukan rumusan yang relevan dalam penegakan hukum yang demokratis

4.      Mewujudkan komitmen bersama untuk penegakan hukum disemua kalangan.

5.      Melindungi dan menegakan harkat dan martabat kemanusiaan melalui penegakan hukum yang menyeluruh.

6.      Menciptakan sistem pengawasan dan pemantauan aparat penegak hukum

7.      Membuat kader penggerak pemantau peradilan di masing-masing daerah

E.      BENTUK KEGIATAN

Kegiatan ini berbentuk:

1.      Dialog interaktif.

2.      Pembentukan Komisi-komisi yang merumuskan kinerja kader penggerak pemantau Peradilan

F.       SUSUNAN KEPANITIAAN

(Lampiran I)

G.     WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Waktu        : 03 s.d. 06 Juli 2013 (Rabu s.d. Sabtu)

Tempat      : Hotel Sultan Jakarta dan Wisma PKBI Jakarta Selatan

H.     PESERTA

Peserta kegiatan ini adalah :

      Seminar dan Silaturrahim Nasional

1.      Penggurus PB PMII

2.      Pimpinan Cabang se-Indonesia

3.      Tamu Undangan dari Lembaga Kemasyarakatan, dan

4.      Tamu Undangan Organisasi Kepemudaan

      Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum

1.      Universitas (Fakultas Hukum) se-Indonesia

2.      Universitas (Fakultas Syari’ah) se-Indonesia

Masing-masing provinsi diwakili dua (2)orang dari seluruh Indonesia. Adapun delegasi yang ditunjuk oleh PKC atau cabang PMII setempat dengan mempertimbangkan persyaratan yang ditentukan oleh panitia PB. PMII.

Syarat-syarat peserta terlampir.

I.        ANGGARAN

Untuk kelancaran seluruh kegiatan yang kami agendakan tersebut di atas memerlukan biaya sebesar Rp. 402.600.000,- (Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan rician sebagaimana terlampir.

J.        PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat  untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang ingin berkontribusi atas terlaksananya kegiatan tersebut.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

Jakarta, 08 Mei 2013

Panitia Pelaksana  Pelatihan dan Advokasi Hukum

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MA Yakin Simatupang                                        Erfandi                                                             

Ketua Tim  Kerja                                                   Sekretaris Tim Kerja

Mengetahui,

Pengurus Besar

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Addin Jauharudin

Ketua Umum

Lampiran I

Susunan Tim Kerja

Penanggung Jawab	:	Adien Jaharudin	(Ketua Umum PB. PMII)
		A.     Jabidi Ritonga	(Sekretaris Jendral PB. PMII)
		Andi Tansi	(Bendahara Umum PB. PMII)

                                         

                                         

Steering Commite

Ketua               : Sabarudin Rery

Sekretaris        : Bambang Tri Anggono

Pelaksana Program

Ketua               : MA Yakin Simatupang

Sekretaris        : Erfandi

Bendahara      : Wahyu Satriadi

Tim Kerja

1.      MA Yakin Simatupang 2.      Erfandi 3.      Irfana Muti’ah 4.      Wahyu Satriadi 5.      Andi Irsan 6.      Fatkhul Zawad 7.      Kholilah (Ila) 8.      Syarif Susanto

9.      Huda Kalimullah 10.  Zulkarnain 11.  Abdullah 12.  Bariyah 13.  Iwan A. Kusuma 14.  Heri Cahyono 15.  Ade Dery Saleh 16.  Sugiono

Lampiran II

ANGGARAN DANA

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN ADVOKASI HUKUM PMII SE-INDONESIA

NO	RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH
1	Kesekretariatan	Rp. 20.000.000,-
2	Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 20.000.000,-
3	Akomodasi dan Konsumsi	Rp. 60.000.000,-
4	Transportasi dan Komunikasi	Rp. 20.000.000,-
5	Honorarium	Rp. 36.000.000,-
6	Sewa Hotel	Rp. 120.000.000,-
7	Sewa Wisma	Rp. 90.000.000,-
8	Dana Taktis 10% dari total	Rp. 402.600.000,-
Total		Rp. 402.600.000,-

Terbilang: Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

                                                       

Lampiran III\

DAFTAR PESERTA PERWAKILAN KAMPUS (KADER PMII SE-INDONESIA)

NO	NAMA KAMPUS UMUM	NO	NAMA KAMPUS AGAMA
1	Universitas Syah Kuala , Aceh	1	IAIN Ar-raniry
2	Universitas sumatra utara		IAIN Medan
3	Universitas Riau, pekan baru		UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
4	Universitas Andalas, Padang		IAIN Imam Bonjol, Padang
5	Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepri
6	Universitas Jambi, Jambi		IAIN STS Jambi
7	Universitas Bengkulu, Bengkulu		IAIN Bengkulu, Bengkulu
8	Universitas Sriwijaya, Palembang		IAIN Raden Fatah, Palembang
9	Universitas Lampung, Bandar Lampung		IAIN Raden Intan, Bandar Lampung
10	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang dan Cilegon
11	Universitas Indonesia
12	Universitas Padjadjaran, Bandung. Jabar		UNI Sunan Gunung Jati
13	Universitas Diponegoro, Semarang. Jateng		IAIN Walisongo, Semarang
14	Universitas Gadjah Mada. Jogja		UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
15	Universitas Brawijaya, Malang. Universitas Airlangga, Surabaya Universitas Jember, Jember Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura. JATIM
16	Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura. NTB		IAIN Mataram, Lombok NTB
17	Universitas Nusa Cendana, Kupang. NTT
18	Universitas Tanjungpura, Pontianak. KALBAR		STAIN Pontianak, Pontianak (Kalimantan Barat)
19	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya. Kalteng
20	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kalsel		IAIN Antasari, Banjarmasin
21	Universitas Mulawarman, Samarinda. Kaltim
22	Universitas Sam Ratulangi, Manado. Sulawesi utara
23	Universitas Tadulako, Palu. sulteng
24	Universitas Hasanuddin, Makassar. Sulsel		UIN Alauddin Makassar, Makassar
25	Universitas Haluoleo, Kendari. Sulawesi tenggara
26	Universitas Haluoleo, Kendari. Maluku dan papua		IAIN Ambon, Ambon, Maluku
27	Universitas Cendrawasih, Jayapura
28	Universitas Trisakti
29	Universitas Nasional
30	Universitas bung karno
31	PTIQ		UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta

Lampiran IV

SYARAT-SYARAT KEPESERTAAN

1.      Membawa surat rekomendasi cabang setempat

2.      Tanda dan/atau identitas mahasiswa Fakultas Hukum (Syari’ah)

3.      Mengisi Formulir kepesertaan

4.      Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar

5.      Setiap peserta wajib membuat legal opinion minimal 5 lembar (spasi 1,5 font Arial)

6.      Wajib mengenakan baju putih lengan panjang (laki-laki pakai dasi)

7.      Memakai sepatu fantofel warna hitam

8.      Minimal semester 7 dan/ atau lulus Fakultas Hukum

9.      Setiap peserta wajib membayar biaya administrasi Rp. 100.000,-

10.  Setiap peserta wajib mengikuti seluruh sesi acara, 1 kali tidak mengikuti materi dianggap gugur

11.  Membawa seragam olahraga

12.  Mendapatkan sertifikat apabila dinyatakan lulus

NB: Bagi peserta terbaik akan diberikan satu (1) buah laptop